Perkebunan Sawit Ibarat Malapetaka di Konawe

Penulis : Dedi Finafiskar
     Bisnis perkebunan sawit memang tidaak ada matinya, sawit menjadi salah satu primadona pemerintah untuk menggaet devisa yang berguna dalam menambah pundi-pundi kas daerah. Namun sebagai tanaman monokultur, sawit berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan berupa kehancuran hutan dan ekosistemnya. Selain itu, sawit juga mendatangkan malapetaka bagi manusia yang ditabrak hak-haknya.
    Sebagaimana dibuktikan dengan data, Sawit berada di posisi puncak pemicu konflik laten dan terbuka antara pemerintah dan pengusaha, serta antara masyarakat lokal dan adat. Bukannya menyusut, konflik ini diperkirakan makin membesar di masa mendatang. Dalam rantai produksi sawit, ternyata bukan hanya daerah yang diuntungkan. Banyak pihak yang juga menangguk profit dalam alur proses mata rantai bisnis komoditas menggiurkan ini. Pengamanan perusahaan sawit membutuhkan biaya tidak sedikit untuk mengisi kantong para penguasa keamanan yang berada di kantor ataupun lapangan.
    Ketika terjadi konflik antara masyarakat yang memperjuangkan haknya dan pemilik modal yang menguasai konsesi lahan puluhan hingga ratusan ribu hektare, bisa ditebak aparat keamanan akan berpihak ke mana. Di jalanan, aparat berseragam dan preman juga bisa menangguk “uang jalan” untuk meloloskan sopir-sopir truk pengangkut sawit yang melewati wilayah kekuasaan mereka.
    Selama ini, izin usaha perkebunan dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui perundang-undangan. Pemilik modal yang mendapatkan izin bisa dengan leluasa mengubah kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi. Keleluasaan ini kemudian digunakan untuk menerbitkan pelepasan kawasan hutan jadi perkebunan sawit. Hutan beserta ekosistemnya yang sangat kaya pun hilang. Padahal, nilainya sulit dibandingkan dengan sekadar modal investasi.
    Masuknya sejumlah perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Konawe yang melakukan pengolaan di Hulu hingga hilir atau daerah daerah aliran sungai (DAS), dinilai telah menggangu ekosistem alam di Bumi Perisai tersebut. Pasalnya, sejak dibuka sejumlah area perkebunan sawit di hampir seluruh Kemacatan, sejumlah sungai yang tadinya jernih kini sudah kekuning-kuningan, akibatnya banyak ikan yang mati dan tidak lagi berkembang biak seperti biasanya.
    Kepala Dinas Kehunatan, Santoso yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu tidak memungkiri hal tersebut. Dirinya menilai sungai-sungai besar yang melintasi wilayah Konawe saat ini mulai tercemar lumpur sehingga menjadi keruh, salah satunya sungai Konaweeha.
     Dikatakannya, pembukaan hutan secara menyeluruh sangat mempengaruhi ekosistem hutan sebagai penyanggga. Keberadaan sawit di sekitar sungai merupakan sebuah malapetaka, karena sawit merupakan golongan tanaman komoditas yang merusak konservasi ketersediaan air. "Sawit itu banyak menyerap air secara berlebihan, akibatnya sungai-sungai yang ada di Konawe, seperti Sungai Poahara sudah tidak jernih lagi, justru semakin keruh, apalagi ketika di musim penghujan," jelasnya.
    Tapi meskipun demikian, Santoso mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Hal ini dikarenakan, Perkebunan Sawit masuk dalam kategori hutan hak. Sehingga Dishut Konawe, tidak bisa melakukan pelarangan, karena berdasarkan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 18 tahun 2013. "Dalam undang-undang tersebut sangat jelas disebutkan tentang pembagian zona, Kabupaten/Kota hanya diberi kewenangan untuk mengelola hutan rakyat. Sehingga dalam hal ini merupakan tanggungjawaab penuh Provinsi," katanya.
    Untuk mengembalikan ekosistem hutan yang saat ini mulai mengalami masa degradasi, kata dia, perlu dilakukan reboisasi, atau penghijaun kembali. Tujuannya untuk menata kembali lahan-lahan yang dianggap kritis. "Guna mengatasi hal ini, maka kami dinas Kehutan telah memprogramkan penghijauan-penghijauan hutan, dan agenda ini masuk dalam kegiatan rutinitas kami kedepannya," tuturnya.